sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung
BURU, MALUKU (SUNDALANEWS.COM) – Program Ibu dan Bapak Angkat Koperasi dinilai menjadi solusi strategis dalam upaya menata aktivitas pertambangan emas di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Skema ini diharapkan mampu mengakhiri praktik tambang ilegal sekaligus mendorong pengelolaan tambang yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.
Gunung Botak selama bertahun-tahun dikenal sebagai wilayah pertambangan emas rakyat yang belum tertata dengan baik.
Aktivitas penambangan tanpa izin tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak serius terhadap lingkungan dan keselamatan para penambang.
Melalui konsep Ibu dan Bapak Angkat Koperasi, perusahaan atau badan usaha yang memiliki kemampuan modal, teknologi, dan manajemen akan berperan sebagai pendamping koperasi penambang rakyat.
Koperasi tetap menjadi pelaku utama, sementara ibu dan Bapak angkat bertugas memberikan pembinaan, pendanaan, serta memastikan operasional tambang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pemerintah daerah menilai pendekatan ini lebih humanis dan realistis dibandingkan penertiban semata.
Dengan melibatkan koperasi, penambang lokal tetap mendapatkan ruang untuk bekerja secara legal, sementara negara dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan.
“Ibu dan Bapak Angkat Koperasi bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Skema ini memungkinkan penambangan dilakukan secara terkontrol, mengurangi kerusakan alam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar Dulman Makatita.
Selain penataan aspek legal, program ini juga diarahkan untuk menghentikan penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri.
Masyarakat menyambut baik rencana tersebut, dengan harapan adanya kepastian hukum dan peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selama ini, ketidakjelasan status tambang membuat mereka rentan terhadap konflik dan penindakan hukum.
Ke depan, keberhasilan program Ibu dan Bapak Angkat Koperasi di Gunung Botak diharapkan dapat menjadi model penataan tambang rakyat di daerah lain.(KL25)
