Buru (sundalanews.com) – Gerakan menolak Djalaludin Salampessy untuk dicalonkan kembali menjadi Penjabat Bupati Buru periode 2023-2024 ramai di lakukan oleh kalangan publik.
Gerakan penolakan itu, bukan hanya saja datang dari kalangan publik, melainkan juga datang dari salah Ketua Umum Forum Pemuda Buru Bersatu (FPBB) di Jakarta Muhammad Ali Barges.
Kepada Wartawan melalui telp seluler Ketua Umum Forum Pemuda Buru Bersatu Muhammad Ali Barges menyatakan terkait dengan masalah pencalonan Pj Bupati Buru Djalaludin Salampessy yang masa jabatan akan berakhir di tanggal 23 mei nanti, selaku Ketua Umum dirinya menolak atas usulan nama Djalaludin Salampessy sebagai Pejabat Bupati Buru ke depan.
Menurut Barges, yang layak dalam memimpin Kabupaten Buru ke depan melainkan orang asli Buru sendiri, salah satunya adalah Bapak Ilyas Bin Hamid yang saat ini masih menjabat sebagai Sekda Kabupaten Buru.
Ilyas Bin Hamid dinilai orang yang sangat faham dalam birokrasi adminitrasi, dapat melanjutkan tongkat estafet selanjutnya untuk mengantikan Djalaludin Salampessy.
Apalagi Ilyas di anggap sebagai orang tua yang bisa mengayomi masyarakat Kabupaten Buru ke depan.
“Beliau adalah salah satu birokrat yang mempunyai wawasan luas, cepat bisa mengambil tindakan kompetitif apabila terjadi kisruh yang terjadi di Kabupaten Buru.”Tutur Barges.
Sebagai anak daerah, ia mendukung penuh Ilyas Bin Hamid sebagai Pj Bupati Buru di kemudian hari untuk mengantikan Djalaludin Salampessy.
Di tempat terpisah, Mahasiswa Universitas Iqra Buru yang tergabung dari Organisasi Cipayung HMI, IMM, PMII, GMNI juga ikut melakukan aksi demontrasi unjuk rasa di simpan lima Namlea Sabtu kemarin (1/4/2023).
Melalui selembaran kertas, mahasiswa menolak Penjabat Bupati Buru untuk di usulkan kembali sebagai Pejabat Bupati Buru tahun 2023-2024. Menginggat Pj Bupati Buru Djalaludin Salampessy bukanlah Putra Daerah Kabupaten Buru.
Selain itu mahasiswa juga mendesak DPRD untuk menetapkan tiga nama terbaik di Kabupaten Buru guna di usulkan sebagai Penjabat Bupati Buru.
Mahasiswa ingatkan kepada 25 anggota DPRD Buru agar jangan menjual negeri ini kepada siapapun untuk memenuhi kepentingan politik, nafsu, harta, jabatan dan kekuasaan.
Menurut demontrasi, aksi yang mereka lakukan hari ini berdasarkan kepentingan masyarakat untuk mengembalikan Kabupaten Buru kepada anak asli Buru. (KL25)
sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung