sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung
Buru (sundalanews.com) – DPRD Kabupaten Buru gelar rapat paripurna Penyampain Nota Keuangan dan Ranperda Tentang APBD Perubahan Kabupaten Buru Th Anggaran 2022.
Rapat ini merupakan satu agenda penting daerah yang merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan PPAS sebagai dasar pembentukan perubahan APBD tahun anggaran 2022, Selasa (25/10/2022).
Terhadap mekanisme pembentukan perubahan APBD tata tertib DPRD Kabupaten Buru mengatur pada ketentuan pasal 81 bahwa penyampain rancangan peraturan daerah kepada DPRD dilakukan dalam rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati sebagai pengantar Nota perubahan APBD yang memuat penjabaran umum pokok-pokok kebijakan Anggaran serta kesesuaiannya dengan KUA-PPAS perubahan tahun anggaran 2022 yang telah dibahas dan di setujui badan anggaran DPRD dengan ditandatanganinya Nota kesepakatan perubahan APBD oleh Penjabat Bupati mewakili pemerintah daerah dengan pimpinan DPRD beberapa hari yang lalu.
Dengan demikian rancangan perubahan APBD tahun 2022 ini mesti menjelaskan arah sasaran, target dengan demikian rancangan perubahan APBD tahun 2022 ini mesti menjelaskan arah sasaran, target dan hasil yang diharapkan mampu tercapai dari setiap progam dan kegiatan di akhir tahun 2022 ini.
Melalui asumsi belanja daerah dalam batang tubuh APBD yang di ajukan pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut penjabat bupati buru Djalaludin Salampessy akan memberikan penjelasan tentang strategi dan kebijakan prioritas anggaran perubahan tahun 2022 sebagai pengantar Nota ranperda perubahan APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2022 yang akan dilanjutkan dengan penyerahan Dokumen pendukungnya kepada pimpinan DPRD.
Ketua DPRD Kabupaten Buru M.Rum Soplestuny menyampaikan dengan mencermati penjelasan penjabat bupati buru kita telah mendapatkan gambaran umum proyeksi perubahan APBD untuk membiayai kegiatan pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik di sisa tahun 2022 ini.”ungkapnya.
Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemerintah daerah berupaya keras untuk memenuhi standar pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan melalui progam kegiatan yang harus di biayai pada perubahan anggaran tahun 2022 dengan total estimasi anggaran perubahan sebesar 896,302 Miliar atau bertambah 487,98 juta rupiah.
Untuk itu atas nama pimpinan DPRD, ia ingatkan semua bahwa proses pembahasan ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang harusnya dilaksanakan dalam dua tingkat pembicaraan sesuai ketentuan rata tertib DPRD, akan tetapi dengan mempertimbangkan batas waktu pembentukan perubahan APBD agar dapat sesegera mungkin kita tetapkan maka pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi memutuskan untuk memulai beberapa tahapan dalam mekanisme rapat sehingga setelah penyampain ranperda ini, DPRD akan lansung melaksanakan pembahasan muatan bersama Tim Anggaran pemerintah daerah dalam rapat kerja badan anggaran DPRD.
Pembahasan isi dokumen akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menelaah kesesuaian kebijakan dengan perhitungan dan rasionalisasi anggaran yang termuat dalam perubahan KUA dan PPAS sebagaimana telah disetujui bersama.
Terhadap hal ini, pimpinan DPRD berencana akan mendiskusikan rencana kegiatan pembahasan ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 dalam waktu dekat, sehingga saat kita rampung bersama sesuai target.
Penyusunan laporan badan anggaran yang akan menyampaikan hasil-hasil pembahasan maupun pendapat akhir fraksi yang memuat urgensi pertimbangan politik dalam menentukan sika lembaga ini, menjadi sangat penting untuk kita cermati bersama sebagai dasar persetujuan penetapan ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 pada paripurna pengambilan keputusan DPRD nantinya.
Olehnya itu, saya meminta saudara-saudara pimpinan fraksi angar dapat mengkoordinasikan kesiapan pendapat akhir fraksinya bersama anggota dan tenaga ahli fraksi masing-masing.”Tutup Rum.(KL-25)
