sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung
Pesisir Barat (sundalanews.com) – Perketat pengawasan terhadap kepatuhan pajak sektor hotel dan restoran, Pemkab Pesisir Barat terjunkan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD), Senin (3/8/2026).
Tim OPAD diterjunkan untuk memastikan pajak yang disetorkan pelaku usaha benar-benar sesuai dengan nilai transaksi yang terjadi. Langkah ini diambil setelah pemerintah menemukan indikasi masih adanya wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya atau menyetor pajak di bawah nilai transaksi riil.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesisir Barat, Hendri Dunan, mengatakan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Ini salah satu langkah Pemkab untuk memastikan apakah pajak yang dibayarkan itu sesuai transaksi atau tidak,” jelas Hendri.
Menurutnya, hasil evaluasi terhadap realisasi pembayaran pajak yang masuk ke kas daerah maupun yang tercatat melalui aplikasi tapping box menunjukkan masih terdapat pelaku usaha yang belum membayar pajak. Selain itu, ada pula wajib pajak yang telah menyetor pajak, namun jumlahnya belum sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.
Ia menjelaskan, Setiap hotel yang menjadi lokasi pengawasan ditempatkan dua personel Satpol PP dan dua petugas dari Pemkab. Mereka bertugas memantau sekaligus mencatat transaksi setiap hari selama satu bulan ke depan.
Pada tahap awal, pengawasan dilakukan di empat hotel. Pemerintah akan mengevaluasi efektivitas penempatan petugas maupun waktu pelaksanaan.
”Ini akan terus kita evaluasi efektivitasnya, baik petugas yang ditempatkan maupun jam pelaksanaannya,” katanya.
Hendri menjelaskan, upaya meningkatkan PAD dari sektor pajak telah dilakukan sejak awal 2025 melalui pendekatan persuasif. Bapenda secara bertahap memberikan teguran, melakukan penagihan, hingga menyampaikan surat resmi kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Namun, pemerintah menilai langkah pengawasan langsung diperlukan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.
Ia mengungkapkan, kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Sejumlah wajib pajak yang sebelumnya tidak pernah menyetor pajak kini mulai memenuhi kewajibannya. Sementara pelaku usaha yang sebelumnya membayar di bawah nilai transaksi juga mulai meningkatkan nominal pembayaran.
Meski demikian, Hendri menegaskan pengawasan lapangan tidak dimaksudkan untuk mengganggu operasional hotel maupun kenyamanan tamu. Sebelum kegiatan berlangsung, pemerintah telah berkoordinasi dengan manajemen hotel agar proses pencatatan transaksi berjalan tanpa menghambat aktivitas usaha.
”Makanya kita koordinasikan dengan pihak hotel bagaimana caranya petugas ini bisa mencatat transaksi tetapi tidak mengganggu aktivitas hotel maupun kenyamanan tamu,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pelaku usaha bersikap kooperatif dan menyampaikan data transaksi secara benar. Menurutnya, sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun budaya kepatuhan pajak sehingga penerimaan daerah dapat dioptimalkan secara transparan dan akuntabel.
”Target kita adalah ketaatan dan kepatuhan pajak pelaku usaha. Harapannya setelah kegiatan ini dilaksanakan semuanya berjalan clear and clean, artinya wajib pajak jelas memenuhi kewajibannya dan pelaksanaan pengawasan juga berlangsung secara profesional,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang pengelola hotel, Yosi Sandewan, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya, pengawasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan aturan yang harus dijalankan bersama.
”Artinya Pemkab menjalankan tugas sesuai aturan, kami juga menjalankan kewajiban membayar pajak sesuai jumlah transaksi yang ada,”ujar Yosi.
