Kejari Lambar Rencanakan Usut Dugaan Kasus Pengadaan Laptop di Disdikbud Pesibar

Pesisir Barat (sundalanews.com) – Kejaksaan Negeri Lampung Barat (Kejari Lambar) merencanakan untuk mulai melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan untuk mengusut adanya indikasi korupsi pengadaan laptop di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, yang berpotensi merugikan negara hingga Ratusan Juta Rupiah.

Kasi Intel Kejari Lambar Zenericho mengatakan telah menyampaikan kasus tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lambar, dan ia di Instruksikan untuk memonitoring perkembangan kasus itu.

“Sudah. Udh Gw sampein juga ke Kejari (Kepala Kejaksaan Negeri), nanti kita monitoring perkembangannya,” ungkap Zenericho kepada media, Sabtu (04/11).

Disinggung mengenai pemanggilan pihak Disdikbud Pesibar untuk mengusut kasus tersebut, Zenericho mengatakan kepada wartawan untuk menunggu.

“Kita tunggu ajah ya,” kata Kasi Intel Kejari Lambar.

Ketika ditanya mengenai pandangan kejaksaan terkait indikasi korupsi yang dilakukan oknum Dinas Pendidikan Pesibar, Zenericho menegaskan bahwa hal tersebut telah dijelaskan oleh ahli yang sebelumnya dimuat di pemberitaan.

“Kalo soal adanya permainan didalam pengadaan kan sudah dijelaskan sama yang ahlinya itu diberita,” jelas Kasi Intel.

Sebelumnya diberitakan terkait viralnya dugaan mark up pembelian produk pengadaan laptop melalui E-Catalog yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat dengan potensi kerugian hingga Ratusan Juta, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemkab Pesibar buka suara soal aturan main E-Catalog.

Menurut Fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa Muda Bagian Pengadaan Barjas Sekretariat Daerah Pesibar, Arif Isharyanto mengatakan menurut peraturan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) apabila terdapat harga suatu produk dengan spesifikasi, nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), perusahaan penyedia, dan komponen lainnya sama persis sedangkan harga yang dicantumkan berbeda, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Instansi terkait harus memilih harga terbaik atau terendah untuk dibeli. (Tim/Akjii)

Bagikan Ke

About Redaksi Sundalanews

Check Also

Sinergi Pemprov, Sekolah, dan Orang Tua Kunci Sukses Sekolah Ramah Anak

Bandar Lampung (sundalanews.com) – Pemerintah Provinsi Lampung bersama TP PKK Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *