Ali Yudiem : Jabatan Bukan Hanya Sarana Untuk Menambah Tukin

Pesisir Barat (sundalanews.com) – Menanggapi persoalan pejabat yang tidak disiplin, DPRD Kabupaten Pesisir Barat melalui Wakil Ketua II DPRD Pesibar Ali Yudiem kritisi prilaku indisipliner yang dilakukan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pesisir Barat, Senin (10/04/2023).

Ali menyebut, ketidakdisiplinan Eksir Abadi sebagai Kadispora Pesisir Barat dengan jabatan yang ia emban sebagai kepala dinas menunjukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Pemda Pesisir Barat yang cukup buruk. Kepala dinas diberikan amanat dan kepercayaan untuk melaksanakan jabatannya, untuk itu Kadis harus dapat menjadi contoh yang baik bagi jajarannya, bahkan dari sikap dan perilaku seorang pejabat itu, apalagi terkait persoalan malas ngantor yang dilakukan berulang-ulang.

“Prilaku yang malas dalam mengemban tanggung jawab seakan mencontohkan ketidaksiapan pejabat di Pesibar untuk memimpin suatu organisasi, disini timbul pertanyaan, apakah pejabat tersebut tidak memahami pekerjaan, atau pejabat tersebut tidak ingin tau dengan pekerjaan,” tukas Ali.

“Yang namanya pejabat harus mempunyai resiko dan tanggung jawab yang tinggi kepada dinas yang ia pimpin, jangan hanya menjabat untuk mendapatkan tunjangan semata,” tegas Legislator dari partai PKB itu.

Ali meminta agar pihak terkait khususnya Inspektorat dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengevaluasi tingkat kedisiplinan pejabat di wilayah setempat dan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku bagi pejabat yang tidak disiplin, selain itu ia juga meminta agar absen dengan metode finger print yang dapat diakal-akali bisa segera dibenahi, supaya ASN di Pesisir Barat benar-benar bekerja secara profesional dan dapat mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berakhlak.

“Dinas terkait jangan terbuai dengan alat itu (Finger Print), karena alat itu sangat mudah untuk diakali, seperti memakai sidik jari teman yang lain, atau memakai sidik jari staf, itu bisa semua, maka dari itu bagi pejabat pengawas yang berwenang untuk benar-benar mengawasi kinerja pejabat,” tegas Waka II DRPD Pesibar.

“Sekali lagi saya tekankan suatu jabatan bukan hanya untuk meningkatkan golongan, bukan pula semata hanya untuk menambah Tukin, tapi beban kerja yang berat, tanggung jawab yang berat, perhatian yang lebih, dan loyalitas lain yang diperlukan sehingga dapat menjalankan suatu instansi dengan baik dan mencapai kinerja yang maksimal,” tutup Ali. (Yus/Adi/Akjii)

Bagikan Ke

About Redaksi Sundalanews

Check Also

Ramadan-Lebaran 2026, Polda Lampung Ingatkan Warga Manfaatkan Layanan Hotline Polisi 110

Bandar Lampung (sundalanews.com) – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan hotline Polri …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *