sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung
Pesisir Barat (sundalanews.com) – DPRD Pesisir Barat gelar rapat dengar pendapat (Hearing) bersama Pemkab dan Pengelola sejumlah SPBU terkait keluhan masyarakat maraknya pengecoran Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Menyancang atau SPBU 24.345.29.
Hearing tersebut digelar di ruang rapat lintas komisi Lantai II gedung DPRD Pesisir Barat. Jumat (2/12/2022).
Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat Rifzon Efendi mengatakan, pertemuan tersebut untuk mencari solusi agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
” Terlebih saat ini sudah dikeluhkan masyarakat maraknya Pengecoran BBM,” jelasnya.
Dalam rapat dengar pendapat itu Reto selaku auner SPBU Menyancang sempat menggelak maraknya pengecoran BBM bersubsidi ditempat yang ia kelola.
Dirinya berkilah semua yang dilakukan oleh pihaknya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
” Sekarangkan sudah ada sistem digital yang mengatur tentang pengisian BBM bersubsidi ini,” ungkapnya.
Sehingga kata dia, pengisian dengan melebihi kapasitas itu tidak bisa lagi karena semua sekarang sudah menggunakan sistem digital.
Pernyataan Auner SPBU Menyancang itupun langsung ditanggapi oleh anggota DPRD dari komisi II Erwin Goestom.
” Itu sudah benar kalau kita berbicara aturan, permasalahanya apakah bawahan bapak sudah menjalankan aturan itu apa tidak,” tegasnya.
Erwin mengatakan, pihaknya sudah banyak mendapatkan keluhan masyarakat terkait maraknya pengecoran BBM di SPBU Menyancang tersebut.
Bahkan kata dia, pihaknya telah mempunyai bukti foto dan video terkait pengecoran yang terjadi.
” Bahkan informasi yang saya dapatkan bahwa SPBU Menyancang ini mendapatkan setoran dari mereka yang mengecor,” bebernya.
” Seperti mobil sekali mengecor mereka setor Rp.10.000,00 untuk motor ini Rp 5000 sekali mengecor,” sambungnya.
Selain itu pengecor yang mempunyai rekomendasi seperti nelayan juga diduga ditekan pihak SPBU untuk membayar uang sejumlah Rp.10.000,00 per jeriken.
” Sudahlah jangan ditutup tutupi kita jujur-jujuran aja karena rapat kita ini untuk mencari solusi,” kata Erwin.
Sementara itu ketua Komisi III DPRD Pesisir Barat Aris Ihwanda mengatakan, pihaknya tidak menginginkan kondisi tersebut terulang kembali.
” Kami minta setelah nanti ada kesepakatan agar tidak ada lagi pengecoran BBM bersubsidi tanpa ada rekomendasi dari Dinas terkait,” ungkapnya.
Diketahui, rekomendasi yang dimaksud hanya untuk para nelayan, petani dan UMKM.
Rapat yang digelar hingga Pukul 17.30 WIB itu mendapatkan empat poin kesepakatan bersama antara DPRD Pesisir Barat dan pengelola SPBU.
Kesepakatan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat Rifzon Efendi.
Diantaranya, SPBU yang ada di Pesisir Barat harus memprioritaskan pengecor melalui rekomendasi.
Lalu, OPD terkait dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Koperindag harus mengupdate surat rekomendasi dan memperhatikan serta mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan rekomendasi.
Kemudian, SPBU tidak melayani pembeli BBM Subsidi secara berulang-ulang dalam waktu singkat.
Sedangkan yang terakhir, SPBU yang ada di Pesisir Barat siap menerima konsekuensi hukum jika SPBU kedapatan melanggar atau menjual BBM Subsidi tanpa rekomendasi sesuai peraturan SOP SPBU dan UUD Minyak Dan Gas.
Lanjut, Dengan adanya kesepakatan tersebut pihaknya menekankan agar tidak ada lagi pengecoran tanpa rekomendasi apalagi menggunakan jeriken dan modifikasi tangki besar sehingga melebihi kapasitas.
” Mari kita bersama-sama mensosialisasikan kesepakatan ini sehingga pihak SPBU dapat menjalankannya dengan baik,” ucapnya.
“Apabila kesepakatan ini dilanggar sesuai kesepakatan poin empat mereka siap menerima konsekuensi hukum yang berlaku,” tutupnya. (Yus/Adi)
