sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung
Maluku (sundalanews.com) – Kunjungan kerja Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa ke Kabupaten Buru, Rabu (6/5/2026), menjadi momentum penting dalam upaya penertiban aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak. Bersama rombongan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kehadiran gubernur tidak sekadar agenda seremonial, tetapi membawa misi pengawasan langsung di lapangan.
Dalam rombongan tersebut turut hadir Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, serta unsur Kejaksaan Tinggi Maluku. Mereka turun langsung untuk memastikan proses penataan kawasan tambang berjalan sesuai ketentuan hukum serta memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
Setibanya di Kabupaten Buru, rombongan disambut hangat oleh Bupati Buru Ikram Umasugi bersama jajaran Forkopimda setempat, termasuk Dandim 1506/Namlea Letkol Inf Heribertus Purwanto. Penyambutan berlangsung khidmat namun sarat nilai budaya, ditandai dengan pemasangan Lestar (ikat kepala adat) sebagai simbol penghormatan dan persaudaraan.
Tidak hanya itu, suasana semakin semarak dengan penampilan tarian tradisional Sawat yang dibawakan generasi muda Buru. Tradisi ini menjadi penegasan bahwa identitas budaya lokal tetap terjaga di tengah dinamika persoalan daerah.
Fokus utama kunjungan diarahkan ke kawasan Gunung Botak. Di lokasi tersebut, gubernur dan rombongan meninjau langsung proses pembersihan serta mengevaluasi langkah-langkah penertiban yang telah dilakukan. Selain itu, mereka juga menyerap aspirasi dari berbagai pihak guna memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Kami hadir bukan sekadar melihat, tetapi memastikan bahwa penertiban ini berjalan konsisten dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan,” tegas Gubernur Hendrik Lewerissa saat tiba di Bandara Naniwel.
Kunjungan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah provinsi bersama aparat TNI, Polri, dan penegak hukum berkomitmen menindak tegas praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan melanggar hukum.
Dengan sinergi lintas sektor, diharapkan kawasan Gunung Botak dapat dipulihkan secara berkelanjutan, dikelola secara bertanggung jawab, serta mampu memberikan kesejahteraan yang adil bagi masyarakat Maluku.(KL25)
