sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung
Pesisir Barat (sundalanews.com) – Pimpinan rapat pembahasan Laporan pertanggung Jawawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2021 Ali Yudiem merasa miris dengan ketidak hadirin beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan LPJ tersebut.
Oleh karnanya DPRD meminta Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal untuk memanggil sejumlah kepala OPD yang tidak hadir selama pembahasan SPJ anggaran 2021 tersebut.
” Banyak pejabat-pejabat kita tidak menguasai materi, banyak juga yang kita perhatikan tidak siap pakai, banyak juga pejabat kita ini tidak tau tupoksi sehingga hal-hal tertentu dikesampingkan,” ungkap Aliyudiem Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat.
Seperti kaitan pembahasan di DPRD, apakah itu pembahasan APBD murni, apakah itu pembahasan LKPJ dan seperti saat ini, pembahasan LPJ banyak yang tidak hadir, yang seyogyanya jadwalnya sudah kita sampaikan berapa waktu yang lalu” lanjutnya.
Hal tersebut kata Aliyudiem, sangat miris sebab acara itu merupakan pembahasan laporan pertanggung jawaban kegiatan 2021.
Yang disuruh hadir ini stap, inikan sangat miris, sementara pelaksana kegiatan itu kepala Dinas.
” Ini selalu kita sampaikan kepada sekda, kepada asisten ini sebagai evaluasi kita dan masukan dari teman-teman DPRD,” bebernya.
Lanjutnya, dampak dari kepala OPD tidak hadir tersebut membuat para staf yang diutus itu tidak bisa menjelaskan permaslahan apa yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan kedepannya.
” Sebab para staf yang diutus itu tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab itu,” kata dia.
Kedepan ia juga berharap kedua belah pihak bisa saling menghargai. Jika ada Undangan DPRD untuk dihadiri.
Menanggapi hal itu Wakil Bupati Pesisir Barat Zulqoni Syarif mengatakan, akan memanggil para kepala OPD yang tidak hadir tersebut.
” Jadi kepala OPD-OPD itu harus hadir dalam acara penting seperti ini,” ungkapnya.
” Mereka yang tidak hadir itu juga sudah kita tegur dan akan kita panggil,” lanjut Zulqoni, jum’at kemarin.
Menurut Zulqoni, ketidak hadiran sejumlah kepala OPD itu merupakan bagian dari pelanggaran kedisiplinan Apatur sipil negara.(yus/adi)
