sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung
Pesisir Barat (Sundalanews.com) – Agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027 kembali tersendat. Rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terpaksa batal dilanjutkan karena tidak memenuhi kuorum.
Dari total 25 anggota DPRD Pesisir Barat, hanya 14 orang yang hadir dalam sidang tersebut. Rapat yang semula dijadwalkan pukul 10.00 WIB bahkan sempat mengalami penundaan (skors) dua kali masing-masing selama 25 menit hingga baru dimulai pukul 13.30 WIB. Namun, jumlah kehadiran tetap tidak mencukupi ketentuan tata tertib DPRD.
Berdasarkan Pasal 110 Tata Tertib DPRD Pesisir Barat, setiap anggota DPRD diwajibkan menghadiri seluruh rapat sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat Mat Muhizar bersama Wakil Ketua II M. Amin Basri. Turut hadir pula Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan, Wakil Bupati Irawan Topani, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat, Mat Muhizar, menyayangkan ketidakhadiran mayoritas anggota dewan pada agenda krusial yang berkaitan langsung dengan arah kebijakan anggaran daerah dan kepentingan masyarakat tahun mendatang.
“Paripurna ini tidak bisa kita laksanakan karena kehadiran teman-teman anggota dewan tidak memenuhi kuorum,” ujar Mat Muhizar usai penutupan rapat, Rabu (11/11/2026).
Ia merinci, pada awal pembukaan rapat, hanya 11 anggota yang hadir di ruang sidang. Setelah dilakukan dua kali skors, jumlah kehadiran bertambah menjadi 14 orang, namun tetap belum memenuhi syarat kuorum minimum untuk mengambil keputusan sah.
Meski demikian, Mat Muhizar enggan berspekulasi mengenai alasan di balik mangkirnya para anggota dewan dari berbagai fraksi tersebut. Menurutnya, persoalan kedisiplinan dan kehadiran merupakan ranah internal masing-masing fraksi.
“Saya tidak memiliki hak untuk mengomentari urusan putusan politik di fraksi lain, karena itu bukan kapasitas saya,” tuturnya.
Kendati demikian, ia berharap seluruh anggota legislatif dapat meningkatkan tanggung jawab kelembagaannya dengan memprioritaskan agenda-agenda strategis, khususnya yang berkaitan dengan penetapan anggaran daerah.
Kegagalan berulang paripurna RAPBD ini menjadi sorotan tersendiri bagi kinerja lembaga legislatif di Pesisir Barat. Pasalnya, pembahasan anggaran daerah bukan sekadar formalitas administratif antara eksekutif dan legislatif, melainkan penentu arah prioritas pembangunan dan hajat hidup masyarakat luas.
