BANDAR LAMPUNG (sundalanews.com) — Ponsel milik Rina (nama disamarkan, 32), warga Gedongtataan, Pesawaran, bergetar tanpa henti pada suatu pagi. Bukan dari keluarga, melainkan dari nomor-nomor tak dikenal yang menagih utang Rp 2,7 juta. Padahal, ia merasa tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar itu.”Saya cuma iseng klik link di WA, katanya dapat pinjaman cepat tanpa KTP. Tiba-tiba ada uang masuk Rp 800 ribu. Lalu ditagih Rp 2,7 juta. Kalau tidak bayar, foto KTP saya mau disebar,” kata Rina.Cerita Rina bukan cerita tunggal.
Di tengah kemudahan layanan keuangan digital, ribuan warga Lampung menghadapi jebakan yang sama: pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi bodong, dan penipuan berkedok keuangan yang kini tampil lebih rapi, lebih meyakinkan, dan lebih agresif.Di sinilah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) berupaya memutus rantai tersebut. Bukan hanya dengan memblokir aplikasi, tetapi dengan membekali masyarakat agar tidak lagi menjadi korban berikutnya.Ribuan Aduan Masuk, Ribuan Entitas DihentikanSkala masalah ini bukan lagi kecil.
Secara nasional, hingga 30 September 2026, OJK mencatat telah menerima 35.438 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal dari masyarakat.Pada periode 1 Januari hingga 31 Maret 2026 saja, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjol ilegal serta 2 penawaran investasi ilegal. Pada 10 November 2026, Satgas PASTI kembali menghentikan 16 entitas investasi ilegal sekaligus.Modusnya kini bukan lagi sekadar pinjol.
Ada yang berkedok sewa komputasi, nonton film dapat cuan, beli royalti film, hingga janji keuntungan 80 persen dalam 30 hari.Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengatakan Satgas PASTI hadir sebagai garda terdepan untuk mendeteksi dan menghentikan penawaran investasi palsu serta pinjol tanpa izin.”Satgas ini bekerja secara terpadu untuk mendeteksi dan menghentikan penawaran investasi palsu serta pinjol tanpa izin,” kata Otto.
Landasan hukumnya pun kuat. Melalui Pasal 247 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Satgas PASTI memiliki kewenangan menangani penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana, hingga penyediaan produk sistem pembayaran yang tidak sesuai ketentuan.Di Lampung, Satgas PASTI daerah yang terdiri dari 11 anggota, mulai dari OJK, Bank Indonesia, Polda, Kejaksaan Tinggi, hingga Dinas Koperasi dan UMKM, telah bersinergi untuk memperkuat pemberantasan.
Mengapa Warga Lampung Mudah Terjebak?
Jawabannya ada pada jurang antara akses dan pemahaman.Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks inklusi keuangan pada kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai 92,76 persen, sedangkan indeks literasinya hanya 62,72 persen. Artinya, banyak orang sudah punya rekening, sudah punya HP, sudah bisa mengakses aplikasi keuangan, tetapi belum sepenuhnya paham risiko di baliknya.
Kondisi inilah yang dimanfaatkan pelaku ilegal.Di Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah, OJK Provinsi Lampung baru-baru ini berkolaborasi dengan mahasiswa KKN Universitas Lampung untuk menggelar edukasi “Waspada pinjaman online ilegal dan ancaman judi online” yang dihadiri 100 warga, mahasiswa, dan perangkat desa.Dalam kegiatan itu,
OJK memperkenalkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sebagai kanal pelaporan penipuan di sektor jasa keuangan yang merupakan inisiatif dari Satgas PASTI.Kepala OJK Provinsi Lampung dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memilih layanan yang aman.
IASC: Ketika Uang Sudah Terlanjur DitransferSelama ini, banyak korban merasa laporannya menguap. Sudah lapor, uang tetap hilang. IASC hadir untuk memotong rantai itu.Sejak beroperasi 22 November 2024 hingga 30 September 2026, IASC telah menerima 702.342 laporan. Dari jumlah itu, 367.586 laporan disampaikan langsung oleh korban ke sistem IASC.Hasilnya nyata. IASC berhasil mengembalikan dana korban sebesar Rp 207,16 miliar yang berasal dari rekening di 24 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan.
Syaratnya satu: korban harus melapor secepatnya. Semakin cepat laporan masuk ke iasc.ojk.go.id, semakin besar peluang rekening pelaku diblokir sebelum dana dipindahkan lagi.Berbeda dengan IASC yang menangani penipuan transaksi, Satgas PASTI menangani entitas ilegalnya. Masyarakat dapat melapor melalui sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081 157 157 157, dan email satgaspasti@ojk.go.id.Rumus 2L yang Harus Dihafal WargaOJK tidak meminta masyarakat menghafal ratusan nama aplikasi ilegal.
OJK hanya meminta masyarakat menghafal dua huruf: 2L, Legal dan Logis.Dalam rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Lampung, OJK mengingatkan generasi muda agar menerapkan prinsip 2L. Legal berarti memastikan penyedia produk memiliki izin dari OJK atau otoritas yang berwenang.Logis berarti menakar janji keuntungannya. Pinjaman yang cair dalam 5 menit tanpa verifikasi, investasi yang menjanjikan untung 80 persen sebulan, atau tugas nonton film dibayar jutaan rupiah, hampir pasti tidak logis.
“Selalu berpedoman pada prinsip legal dan logis sebelum menggunakan produk jasa keuangan, serta mewaspadai bentuk penipuan transaksi keuangan digital,” pesan OJK dalam kegiatan sosialisasi di Lampung.
Rina akhirnya memahami rumus itu setelah terlambat. Ia melapor ke Kontak OJK 157, memblokir nomor penagih, dan mengganti seluruh kata sandi. Ia juga mengecek namanya melalui SLIK OJK untuk memastikan tidak ada pinjaman lain yang mengatasnamakan dirinya.”Saya kapok. Sekarang kalau ada tawaran di WA, saya cek dulu ke OJK. Malu, tapi daripada keluarga ikut diteror,” ujarnya.
Otto menegaskan, pemberantasan keuangan ilegal tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator semata. “Pemberantasan keuangan ilegal tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator semata. Peran media massa dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah penyebaran informasi palsu serta menolak berbagai penawaran keuangan ilegal yang beredar di ruang publik maupun media sosial,” jelas Otto.Apa yang Harus Dilakukan Warga Lampung?Jika menerima tawaran mencurigakan, lakukan 4 langkah ini sebelum mengklik :
1. Cek Legal: Tanyakan nama badan hukumnya, bukan hanya nama aplikasi. Cek ke Kontak OJK 157 atau ojk.go.id.
2. Cek Logis: Jika keuntungannya tidak masuk akal, tinggalkan. Tidak ada investasi legal yang menjamin untung 80 persen sebulan.
3. Jangan Beri Akses: Jangan izinkan aplikasi mengakses kontak, galeri, dan lokasi jika tidak relevan. Jangan pernah berikan OTP, PIN, dan kata sandi kepada siapa pun, termasuk yang mengaku dari OJK.
4. Lapor Cepat: Jika sudah transfer, lapor ke iasc.ojk.go.id. Jika menemukan entitas ilegal, lapor ke sipasti.ojk.go.id.Peran media dalam hal ini menjadi penting. OJK Provinsi Lampung melalui lomba ini mengajak media untuk tidak hanya memberitakan penindakan, tetapi juga membekali warga dengan cara mengenali modus sejak awal.Sebab pemberantasan tidak akan pernah selesai jika hanya mengandalkan pemblokiran. Aplikasi yang diblokir hari ini, besok muncul lagi dengan nama baru. Yang harus kebal adalah masyarakatnya. (*)
sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung