sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung
BANDAR LAMPUNG (sundalanews.com) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah (FKLPID) Provinsi Lampung menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan yang selama ini ditangani secara sektoral.
Hal itu terungkap dalam pertemuan rencana pembentukan dan penguatan forum tersebut di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Jumat, 11 September 2026.
Menurut Mirza, pertemuan ini sebagai upaya menyatukan pemerintah, dunia industri, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, dunia pendidikan, pencari kerja, dan masyarakat.
“FKLPID tidak diarahkan menjadi lembaga pelatihan baru, melainkan sebagai orkestrator atau penghubung ekosistem ketenagakerjaan,” ujarnya.
Forum ini, jelasnya, diharapkan berfungsi sebagai pusat data, pusat koordinasi, pusat kolaborasi, pusat informasi, serta pusat solusi dan penyaluran tenaga kerja.
Ketua FKLPID Lampung, Ary Meizari Alfian, menyampaikan, permasalahan utama yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian atau mismatch antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri.
Jumlah penduduk usia kerja dan lulusan pendidikan terus bertambah, sementara kebutuhan industri berubah cepat dan lapangan kerja yang sesuai masih terbatas.
“Kondisi ini diperparah oleh kurikulum pendidikan dan pelatihan yang belum selalu mengikuti perkembangan industri, perubahan teknologi, digitalisasi, kecerdasan buatan, dan otomatisasi, serta data ketenagakerjaan yang masih tersebar di berbagai instansi,” ujar Ary.
Pencari kerja menghadapi kesulitan mendapatkan informasi lowongan yang sesuai, literasi digital yang belum merata, persaingan tinggi, minimnya pengalaman kerja, ketidaksesuaian kualifikasi, dan kurangnya sertifikasi kompetensi.
Lembaga pelatihan, berdasarkan komunikasi dengan sekitar 72 lembaga, masih menghadapi materi yang belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan industri, kualitas instruktur dan fasilitas yang belum merata, serta hubungan dengan industri yang perlu diperkuat. Dari dialog dengan sekitar enam perguruan tinggi, ditemukan kesenjangan antara teori dan praktik, pengalaman industri mahasiswa dan dosen yang masih perlu ditingkatkan, serta program magang yang seringkali hanya bersifat administratif.
Dunia industri sendiri membutuhkan keterlibatan aktif, tidak hanya sebagai pengguna tenaga kerja. Mereka diharapkan menyampaikan kebutuhan kompetensi, ikut menyusun pelatihan dan sertifikasi, serta membuka program magang dan penempatan.
“Industri diharapkan tidak hanya menjadi pengguna tenaga kerja, tetapi juga terlibat dalam proses pembentukan tenaga kerja,” ujar Ary.
Struktur FKLPID dirancang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan. Pembagian fungsi utama mencakup tiga wakil ketua.
Program prioritas yang digagas meliputi satu data ketenagakerjaan Lampung, pemetaan skill gap, sinkronisasi pelatihan dengan industri, penguatan sertifikasi kompetensi, job matching dan placement, penguatan kemitraan pendidikan-industri, platform informasi ketenagakerjaan, serta monitoring dan evaluasi. Forum ini juga diarahkan membuka peluang kerja dalam dan luar negeri, seperti Jepang dan Malaysia, dengan mengatasi hambatan bahasa, biaya, dan informasi.
Dukungan Gubernur Lampung dinilai krusial, bukan sekadar simbolis. Dukungan yang diharapkan meliputi legitimasi keberadaan forum, fasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah, arahan kebijakan, serta dorongan agar FKLPID benar-benar menjadi pusat data, informasi, kolaborasi, dan penyaluran tenaga kerja. Beberapa risiko yang perlu diantisipasi antara lain forum hanya terbentuk secara administratif tanpa implementasi, komitmen yang tidak konsisten, tumpang tindih kewenangan, data yang berbeda antarinstansi, serta program tanpa indikator keberhasilan yang jelas.(*)
