sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung
Sundalanews (sundalanews.com) – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buru, Jaidun Saanun, meminta Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Abdul Haris. Ia menilai pejabat tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya dan diduga telah menyampaikan informasi yang tidak sesuai terkait legalitas pertambangan di Gunung Botak.
Permintaan itu disampaikan Jaidun saat menemui massa aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Buru, Senin (18/5/2026). Dalam pernyataannya, ia menegaskan adanya ketidaksesuaian antara pernyataan resmi pemerintah dengan fakta di lapangan.
“Pada tahun 2025, Kadis ESDM menyatakan 10 koperasi sudah memiliki izin. Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat sebulan lalu, terungkap bahwa baru tiga koperasi yang mendekati kelengkapan dokumen. Ini jelas telah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat,” ujar Jaidun.
Menurutnya, selama Abdul Haris menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, berbagai persoalan pertambangan di Kabupaten Buru belum juga terselesaikan. Hingga kini, izin resmi operasional pertambangan rakyat di kawasan Gunung Botak disebut belum diterbitkan, padahal sejumlah keputusan pemerintah terkait pengelolaan tambang rakyat telah diumumkan sebelumnya.
“Gubernur harus bertindak tegas. Evaluasi perlu dilakukan, bahkan bila perlu dilakukan pergantian pejabat karena dinilai gagal merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan terkait tambang rakyat,” tegasnya.
Sebelumnya, ratusan warga bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Namlea menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan terhadap belum jelasnya kepastian aktivitas pertambangan rakyat di Gunung Botak.
Masyarakat mengaku bingung karena kawasan tersebut telah memiliki status Izin Pertambangan Rakyat (IPR), namun aktivitas penambangan masih belum diperbolehkan.
Saat ini, kawasan tambang emas Gunung Botak ditutup total dan dijaga ketat aparat TNI dari Yonif 733/Raider.
Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian serta keresahan di tengah masyarakat, khususnya warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat di kawasan itu. (Kl25)
