sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung
Pesawaran (sundalanews.com) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (DPD LPKSM) Pesawaran, Desmi Saputra, mengecam keras dugaan penyimpangan dalam penyaluran Dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang mencuat di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.
Dugaan praktik penyelewengan ini disebut-sebut telah berlangsung sejak tahun 2018 hingga 2025, sehingga berpotensi merugikan banyak siswa yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program pemerintah tersebut.
Desmi Saputra menilai, indikasi penyimpangan ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak siswa. Dana PIP yang semestinya digunakan untuk menunjang kebutuhan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu, justru diduga tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.
“Kami mengecam keras tindakan oknum-oknum yang diduga menyalahgunakan Dana PIP. Ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi menyangkut masa depan anak-anak yang haknya dirampas,” tegas Desmi.
Sehubungan dengan itu, DPD LPKSM Pesawaran meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran untuk turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang diduga terlibat. Selain itu, ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas apabila ditemukan unsur pidana dalam penyimpangan tersebut.
“Dinas pendidikan harus bergerak cepat. Jangan sampai kasus ini dibiarkan berlarut-larut. Jika ada oknum kepala sekolah yang terbukti menyimpang, proses sesuai hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu,” lanjutnya.
Desmi Saputra juga berharap kasus ini segera ditangani secara serius agar Dana Program Indonesia Pintar benar-benar tersalurkan kepada siswa yang berhak menerima bantuan tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa PIP berjalan sesuai tujuan utama program, yaitu membantu pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tidak boleh ada lagi penyimpangan yang merugikan mereka,” tutup Desmi.
DPD LPKSM Pesawaran menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi terwujudnya transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan pendidikan.
