sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung
Tubaba (sundalanews.com) – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Pemkab Tubaba) terus mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah strategis ini diwujudkan melalui sinergi bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung.
Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Entry Meeting yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba, Panaragan, Selasa (22/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., menerima langsung kunjungan Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Lampung, Ade Priyanto, beserta tim. Turut mendampingi dalam acara tersebut jajaran dari Inspektorat serta Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Tubaba.
Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi Pemkab Tubaba untuk mengevaluasi sekaligus menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah. Di tengah tantangan efisiensi anggaran, Sekda Iwan Mursalin menekankan pentingnya sikap rasional dan keterbukaan dalam merespons kondisi riil fiskal daerah.
Ia menegaskan bahwa penyesuaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan langkah realistis yang diambil agar setiap program kerja tetap memberikan dampak nyata tanpa membebani struktur keuangan daerah.
“Kita harus tahu diri dan rasional dengan kemampuan anggaran yang ada. Jika porsi anggaran tidak memungkinkan, target RPJMD tentu perlu kita review agar tujuannya tetap tercapai secara optimal. Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Iwan Mursalin.
Guna menjaga stabilitas cash flow daerah, Pemkab Tubaba terus memprioritaskan alokasi belanja wajib (mandatory spending). Fokus utama diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.
Di sisi lain, efisiensi terukur dilakukan melalui rasionalisasi belanja operasional dan belanja modal non-prioritas. Langkah ini diambil untuk menjamin kepastian pembayaran hak-hak mendasar Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menjaga kontinuitas pelayanan publik.
Tak hanya tata kelola anggaran, Iwan juga
mendorong penguatan penatausahaan administratif di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihaknya meminta setiap Kepala Dinas berani berinovasi dan memperkuat disiplin pelaporan.
“Tugas kita adalah memastikan pelaporan kinerja dan SPM berjalan dengan tertib. Saya minta seluruh OPD disiplin dan berkomitmen terhadap target kerja yang telah ditetapkan,” tegas Sekda.
Sementara itu, Korwas Bidang APD BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Ade Priyanto, menyambut positif keterbukaan dan sikap proaktif yang ditunjukkan oleh jajaran Pemkab Tubaba dalam mengelola fiskal daerah.
Dalam sambutannya, Ade Priyanto menyampaikan rasa apresiasi atas langkah-langkah adaptif Pemkab Tubaba yang dinilainya sangat responsif terhadap kondisi riil keuangan daerah. Ia menegaskan komitmen BPKP untuk selalu hadir mendampingi daerah dalam mengawal tata kelola pemerintahan.
“Kami sangat mengapresiasi keterbukaan dan langkah-langkah strategis Pemkab Tubaba. BPKP Perwakilan Lampung siap memberikan pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memitigasi risiko keuangan, serta menyelaraskan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ASN. Hal ini penting agar seluruh instansi dan aparatur dapat berfokus mendukung pencapaian sasaran strategis daerah secara optimal,” ujar Ade Priyanto.
Melalui kemitraan yang solid antara Pemkab Tubaba dan BPKP Lampung ini, Pemkab Tubaba optimistis mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, adaptif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Tulang Bawang Barat.
