sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung
Tubaba (sundalanews.com) – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Eri Budi Santoso, S.Sos., M.H., memimpin Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Selasa (22/9/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut membahas rencana pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi di Tiyuh Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Pagar Dewa, perwakilan perusahaan, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Forum tersebut menjadi wadah pembahasan bersama untuk melihat rencana pembangunan menara telekomunikasi dari berbagai aspek, mulai dari administrasi, teknis, kondisi faktual di lapangan hingga kesesuaiannya dengan ketentuan penataan ruang yang berlaku.
Dalam sambutannya, Eri Budi Santoso menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan terlibat dalam pembahasan. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur menjadi bagian penting dalam memastikan setiap rencana pemanfaatan ruang dapat dibahas secara komprehensif, terkoordinasi, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk membicarakan dan menyelesaikan berbagai hal secara bersama-sama. Kami berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan,” ujar Eri.
Ia menekankan, setiap rencana pemanfaatan ruang perlu dikaji secara cermat dengan melibatkan OPD yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya. Hal tersebut mencakup pemeriksaan aspek administrasi, kondisi di lapangan, serta kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen dan ketentuan penataan ruang.
Menurutnya, pembahasan juga tidak cukup hanya melihat kelengkapan administrasi, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi faktual serta pemanfaatan ruang di lokasi yang direncanakan. Dengan demikian, apabila terdapat persoalan maupun hal-hal yang perlu disesuaikan, dapat dibahas dan dicarikan solusi secara bersama-sama.
“Kita ingin seluruh proses ini berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan. Karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi dari seluruh pihak yang terlibat,” tambahnya.
Sementara itu, Perwakilan PT Bina Mitra Sehati (BMS), Wahyudi, menyampaikan rencana perusahaan terkait pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, khususnya di Tiyuh Pagar Dewa.
Wahyudi menjelaskan bahwa PT BMS merupakan perusahaan yang bergerak sebagai pemilik maupun operator dalam pengelolaan usaha serta memiliki pengalaman dalam pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi.
“Kami hadir untuk menyampaikan rencana investasi dan pembangunan menara telekomunikasi. Rencana ini kami sampaikan untuk dapat dibahas bersama, sehingga dari sisi administrasi, teknis maupun penataan ruang dapat diketahui dan dipenuhi sesuai ketentuan,” jelas Wahyudi.
Dalam pemaparannya, Wahyudi menyampaikan bahwa menara yang direncanakan memiliki ketinggian sekitar 62 meter. Sementara itu, lahan yang direncanakan untuk lokasi pembangunan menara tersebut memiliki luas sekitar 10 x 10 meter persegi.
Ia mengatakan, rencana pembangunan tersebut masih dalam proses pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Tubaba dan OPD terkait. Karena itu, pihak perusahaan siap mengikuti seluruh prosedur dan tahapan yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Kami tentu berharap rencana ini dapat dibahas bersama-sama, baik dari sisi administrasi, teknis maupun kesesuaian dengan ketentuan penataan ruang yang berlaku. Kami siap mengikuti prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wahyudi menyampaikan bahwa dokumen dan gambaran rencana pembangunan menjadi bahan dalam proses pembahasan bersama. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan agar rencana investasi yang diajukan dapat diproses sesuai ketentuan dan memperhatikan kondisi lokasi pembangunan.
Rapat Pokja FPRD tersebut selanjutnya menjadi ruang bagi OPD dan pihak terkait untuk memberikan masukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari proses untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai rencana pemanfaatan ruang di lokasi yang diajukan.
Melalui proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Tubaba terus mendorong agar setiap rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, serta memperhatikan ketentuan tata ruang dan kondisi di lapangan.
Dengan adanya pembahasan lintas sektor melalui Pokja FPRD, setiap rencana pembangunan diharapkan dapat diproses secara tertib dan sesuai ketentuan, sekaligus mendukung pengembangan infrastruktur dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
