sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung
Tubaba (Sundalanews.com) – Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Ir. Novriwan Jaya, S.P., menerima perwakilan aparatur tiyuh (desa) dalam unjuk rasa damai yang dilakukan di Kantor Pemerintah Kabupaten pada Kamis (27/08/2026).
Hal ini dilakukan untuk menampung aspirasi dan membuka ruang dialog terhadap beberapa hal yang disampaikan dalam unjuk rasa para aparatur tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Proses ini penting untuk menjaga kondusifitas daerah dan memastikan pelayanan publik di tingkat tiyuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
Setelah berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa, Bupati Tubaba menemui secara langsung ratusan aparatur tiyuh yang melakukan aksi damai di bawah tangga Kantor Bupati tersebut.
Pada kesempatan ini Bupati menyampaikan beberapa hal, yakni:
1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi sumber pembiayaan untuk pembayaran penghasilan tetap (siltap) aparatur tiyuh sangat tergantung dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat serta Dana Bagi Hasil (DBH);
2. Pemkab Tubaba akan menyalurkan siltap kepada para aparatur tiyuh melalui secepatnya setelah DAU diterima dari Pemerintah Pusat;
3. Pemkab Tubaba menghormati tuntutan aspirasi yang disampaikan, namun harus digarisbawahi bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemkab Tubaba tidak dapat bertentangan dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pemkab Tubaba akan membawa tuntutan aspirasi dari para aparatur tiyuh kepada pemerintah pusat.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Tubaba, Untung Budiono. S.Sos., M.H. yang turut mendampingi Bupati Tubaba menyampaikan kendala dalam penyaluran ADD sebagai sumber pembiayaan untuk siltap aparatur tiyuh.
“ADD itu salah satunya berasal dari DAU dari pemerintah pusat dan DAU ini tergantung dari besarnya penerimaan negara, ini yang menjadi kendala di semua pemerintah daerah. Implikasinya tidak kecil, ruang fiskal kita menjadi sangat terbatas dan berimbas terhadap penyaluran ADD,” ujarnya.
“Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, Pemkab Tubaba berkomiten untuk memenuhi hak dari para aparatur tiyuh. Segera setelah DAU turun dari pemerintah pusat, pembayaran siltap kita proses. Kepala BKAD menyampaikan awal bulan depan sudah mulai salur kembali,” lanjut Untung menambahkan.
“Mewakili Pemkab Tubaba, Saya, Kepala BKAD dan Kadis PMT sudah membaca tuntutan aspirasi yang disampaikan secara tertulis. Kami semua sudah paraf, dan sama-sama kita dorong untuk dapat sampai kepada pemerintah pusat. Semoga ikhtiar ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua, yang penting jaga kondusifitas dan tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya.
Mewakili Forum Aparatur Tiyuh se-Tubaba, Basyah Putra selaku ketua dan Budi Sukisno selaku sekretaris menyampaikan tiga tuntutan aspirasi secara tertulis kepada Pemkab Tubaba.
Tiga tuntutan aspirasi tersebut, yaitu:
1. Meminta penyaluran keterlambatan siltap selama empat bulan serta memastikan pembayaran Siltap ke depannya dapat dilakukan tepat waktu setiap bulan dan tidak dilakukan secara rapel.
2. Menolak adanya pengurangan jumlah aparatur yang saat ini bertugas di setiap tiyuh se-Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Memastikan tidak adanya penurunan besaran siltap bagi Kepalo Tiyuh dan perangkat tiyuh untuk ke depannya.
Turut hadir dalam menerima unjuk rasa dari para aparatur tiyuh para legislator Bumi Ragem Sai Mangi Wawai, yakni Wakil Ketua DPRD S. Joko Kuncoro, S.I.Kom, Idris Hadi, S.H., dan Arib Bandarsyah
