sundalanews.com Suara Nasional Dari Lampung
Buru, Maluku (sundalanews.com) – DPRD Kabupaten Buru menerima dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Buru, Sudarmo, kepada Ketua DPRD Buru, Bambang Langlang Buana, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Buru, Jumat (21/11/2025).
Ketua DPRD Buru, Bambang Langlang Buana, menyampaikan bahwa pembentukan Perda RPJMD merupakan pijakan utama bagi kepala daerah dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi dasar pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
Menurutnya, RPJMD memiliki peran strategis, terlebih di tengah kondisi melemahnya transfer dana dari pemerintah pusat akibat kebijakan efisiensi anggaran di akhir tahun. Hal tersebut turut berdampak pada keterlambatan penyusunan RPJMD sebagai dokumen induk perencanaan daerah, yang kemudian berpengaruh pada target penyusunan dan penetapan APBD.
“Kami memberikan apresiasi kepada bupati dan wakil bupati beserta seluruh jajaran. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen bersama, termasuk upaya menjemput dukungan anggaran dari pemerintah pusat serta penyerahan hibah lahan Bandara Namniwel kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan,” ujar Bambang.
Ia menambahkan, dukungan tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap perencanaan dan target APBD, khususnya pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Kemitraan yang harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah juga dinilai semakin memperkuat komitmen bersama dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa RPJMD memuat penjabaran visi dan misi kepala daerah serta indikator makro pembangunan selama lima tahun ke depan.
Dokumen ini menjadi arah kebijakan pembangunan daerah, mulai dari penguatan, akselerasi, hingga pemantapan pembangunan menuju terwujudnya Kabupaten Buru yang berbudaya, sejahtera, dan religius pada 2029.
Sementara itu, Wakil Bupati Buru, Sudarmo, menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah mengagendakan rapat paripurna sebagai bagian dari percepatan pembahasan RPJMD.
“Paripurna ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Visi RPJMD 2025–2029 adalah terwujudnya Kabupaten Buru yang berbudaya, sejahtera, dan religius, dengan akronim ‘Buru Berseri’,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, visi tersebut mencerminkan tiga aspek utama, yakni penguatan nilai budaya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kehidupan yang religius.
Untuk mewujudkannya, ditetapkan lima misi pembangunan, yaitu:
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai dengan menjunjung nilai keagamaan dan budaya.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berakhlak.
Mendorong perekonomian daerah yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dinamis.
Mengembangkan infrastruktur berkualitas serta pengelolaan lingkungan dan ketahanan bencana yang berkelanjutan.
Sudarmo juga memaparkan delapan indikator makro pembangunan yang menjadi tolok ukur keberhasilan selama lima tahun ke depan.
Di antaranya pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat dari 4,58 persen pada 2025 menjadi 6,78 persen pada 2029. Indeks Pembangunan Manusia naik dari 73,09 menjadi 75,21 poin.
Sementara itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun dari 15,81 persen menjadi 13,74 persen, dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,59 persen menjadi 4,07 persen. PDRB per kapita atas harga konstan diproyeksikan meningkat dari Rp13,66 juta menjadi Rp17,24 juta.
Indikator lainnya meliputi kontribusi PDRB daerah yang naik dari 5,00 persen menjadi 5,03 persen, penurunan Gini Ratio dari 0,247 menjadi 0,224, serta peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 79,73 menjadi 80,42 poin.
“Keberhasilan RPJMD ini membutuhkan dukungan penuh DPRD. Sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan,” tutupnya. (KL25)
