Pesisir Barat (sundalanews.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk melakukan Hearing terkait Pekerjaan pembangunan di Pesisir Barat yang diduga bermasalah. Namun, sangat disayangkan Pihak Dinas PUPR tidak bisa menghadiri undangan tersebut dengan alasan kesibukan diakhir tahun.
Wakil Ketua Dua DPRD Pesisir Barat Muhammad Amin Basri mengatakan, Pihaknya telah melayangkan surat undangan pada Jumat ( 27/12/24), undangan tersebut mengajak Dinas PUPR untuk melakukan Hearing terkait hasil Sidak DPRD terhadap beberapa bangunan proyek yang diduga tidak sesuai dengan perencanaan awal.
“Kami telah melayangkan surat undangan kepada Dinas PUPR untuk melakukan Hearing, terkait temuan kami dilapangan tentang adanya kejanggalan terhadap beberapa proyek yang telah kami Sidak pada Jumat (27/12/2024) kemarin, namun kami sangat kecewa kerana tidak ada satupun perwakilan yang bisa hadir,” Kata Amin Basri di Gedung DPRD, Senin (30/12/24).
Memang Lanjut Amin, Pihak Dinas PUPR telah membalas surat kami yang meminta agar agenda Hearing
di jadwal ulang karna, mereka beralasan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan di akhir tahun ini.
“Ya pihak PUPR meminta kami untuk menjadwal ulang agenda Hearing dengan alasan, volume Pekerjaan mereka sa’at ini sangat tinggi sehubungan dengan pencairan LS pihak ketiga diakhir tahun anggaran 2024,” ujar Amin Basri.
Pada kesempatan yang sama Politisi F-PDIP Mad Muhizar, merasa kecewa atas tidak hadirnya Dinas PUPR memenuhi undangan DPRD untuk melakukan Hearing.
Menurutnya, Seharusnya dari Dinas PUPR ada yang hadir untuk menjelaskan agar permasalahan ini bisa selesai.
“Sebenarnya kami kecewa, Kalau Kepala Dinas tidak bisa ada Sekretaris, Sekretaris tidakbisa ada Kabak, yang penting ada perwakilan yang bisa menjelaskan. Kami ini kan mitra kerja yang siap membantu, sehingga pekerjaan ini bisa dituntaskan sesuai dengan perencanaan awal,” Kata Mad Muhizar.
Sebelumnya pada Jum’at (27/12/2024), anggota DPRD melakukan Sidak ke Tiga proyek. Ke Tiga Proyek tersebut, pembangunan jalan wisata Walur-Lintik di Kecamatan Krui Selatan, pembangunan talud di belakang kantor Camat Pesisir Tengah, dan pembangunan Gedung TP-PKK Kabupaten Pesisir Barat.
Menurut mereka, seluruh proyek ini tidak memperhatikan kualitas dan kapasitas material yang memadai, terlihat tidak sesuai Spesifikasi, tanpa mengutamakan kualitas sehingga sangat merugikan rakyat. (Adi/Yus)